Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang)

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan martabat, integritas tubuh, kebebasan seksual, dan rasa aman seseorang. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dugaan tindakan tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak yang melaporkan. Kajian ini membahas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan AS, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terhadap seorang pegawai perempuan berinisial B. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang dan dilaporkan ke Polda Banten dengan Nomor LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. Dalam perkembangan pemberitaan yang menjadi bahan kajian, penanganan perkara disebut dihentikan setelah pelapor mencabut pengaduannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan hak asasi manusia, serta aturan disiplin aparatur sipil negara. Kajian ini menyoroti hubungan antara sifat delik aduan pada bentuk pelecehan seksual tertentu, ketentuan penarikan pengaduan dalam KUHP, dan larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Kesimpulan mengenai legalitas penghentian perkara memerlukan pemeriksaan dokumen resmi, terutama klasifikasi tindak pidana, status tahapan penanganan, keabsahan pencabutan pengaduan, dan dasar tertulis penghentian.

Authors

Institutions

Publication Details

Journal
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Published
2026-11-18
Primary Topic
Legal and Social Justice Studies
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang)

Putra Jaya
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Legal and Social Justice Studies
article

Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang)

Putra Jaya
article en

Abstract

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan martabat, integritas tubuh, kebebasan seksual, dan rasa aman seseorang. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dugaan tindakan tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak yang melaporkan. Kajian ini membahas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan AS, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terhadap seorang pegawai perempuan berinisial B. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang dan dilaporkan ke Polda Banten dengan Nomor LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. Dalam perkembangan pemberitaan yang menjadi bahan kajian, penanganan perkara disebut dihentikan setelah pelapor mencabut pengaduannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan hak asasi manusia, serta aturan disiplin aparatur sipil negara. Kajian ini menyoroti hubungan antara sifat delik aduan pada bentuk pelecehan seksual tertentu, ketentuan penarikan pengaduan dalam KUHP, dan larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Kesimpulan mengenai legalitas penghentian perkara memerlukan pemeriksaan dokumen resmi, terutama klasifikasi tindak pidana, status tahapan penanganan, keabsahan pencabutan pengaduan, dan dasar tertulis penghentian.

Jurnal Intelek Insan Cendikia
Universitas Pamulang (ID)
Legal and Social Justice Studies
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon