Analisis Yuridis Pembaharuan Hukum Pertanahan Melalui Undang-Undang Pertanahan Dan Pengadilan Agraria

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pembaharuan hukum pertanahan dapat mengatasi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi pertanahan di Indonesia dan mengetahui bagaimana urgensi pembentukan pengadilan agraria khusus dalam penyelesaian sengketa tanah agar lebih efektif dibanding peradilan umum atau peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembaharuan hukum pertanahan melalui pembentukan Undang-Undang Pertanahan dan Pengadilan Agraria diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, memperkuat administrasi dan perlindungan hak atas tanah, serta mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu membentuk regulasi pertanahan yang komprehensif, mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Agraria, serta meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan pertanahan oleh BPN untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah.

Authors

Publication Details

Journal
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Published
2026-11-18
DOI
https://doi.org/10.65244/jlp.v2i2.1225
Primary Topic
Legal Studies and Policies
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

Analisis Yuridis Pembaharuan Hukum Pertanahan Melalui Undang-Undang Pertanahan Dan Pengadilan Agraria

Leidy Wendy Palempung, Novita Marven Mongdong, Jesika Liando
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Legal Studies and Policies
article

Analisis Yuridis Pembaharuan Hukum Pertanahan Melalui Undang-Undang Pertanahan Dan Pengadilan Agraria

Leidy Wendy Palempung, Novita Marven Mongdong, Jesika Liando
article en

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pembaharuan hukum pertanahan dapat mengatasi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi pertanahan di Indonesia dan mengetahui bagaimana urgensi pembentukan pengadilan agraria khusus dalam penyelesaian sengketa tanah agar lebih efektif dibanding peradilan umum atau peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembaharuan hukum pertanahan melalui pembentukan Undang-Undang Pertanahan dan Pengadilan Agraria diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, memperkuat administrasi dan perlindungan hak atas tanah, serta mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu membentuk regulasi pertanahan yang komprehensif, mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Agraria, serta meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan pertanahan oleh BPN untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah.

Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Legal Studies and Policies
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon