Analisis Yuridis Batas Kewenangan Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Harta Benda sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Anak

Pendekatan keadilan restorative diversi adalah alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari stigma yang disebabkan oleh proses peradilan formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum diversi, batas kewenangan penyidik kepolisian, dan konsekuensi hukum apabila kesepakatan diversi tidak tercapai dalam kasus tindak pidana harta benda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data-data hukum yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemidanaan sebagai solusi terakhir adalah dasar pertimbangan pembentukan aturan yang berada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukannya, wewenang penyidik dibatasi oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan UU SPPA, terutama untuk ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Penyidik hanya melakukan upaya fasilitasi tetapi tidak dapat memaksakan kesepakatan. Penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan hanya karena pelaksanaan diversi jika pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan ganti rugi. Oleh karena itu, setelah disepakati oleh semua pihak dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, hasil diversi memiliki kekuatan hukum. Disarankan agar aturan teknis yang berisi ketentuan terkait diversi terhadap anak diperbarui untuk keberhasilan diversi anak tidak terhambat karena kerugian materiil korban.

Authors

Publication Details

Journal
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Published
2026-11-18
DOI
https://doi.org/10.65244/jlp.v2i2.1231
Primary Topic
Legal and Social Justice Studies
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

Analisis Yuridis Batas Kewenangan Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Harta Benda sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Anak

Nana Kartika, Hizkia Sitompul, Georga Rizky Annisyah Harahap, Tomi Suprapto
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Legal and Social Justice Studies
article

Analisis Yuridis Batas Kewenangan Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Harta Benda sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Anak

Nana Kartika, Hizkia Sitompul, Georga Rizky Annisyah Harahap, Tomi Suprapto
article en

Abstract

Pendekatan keadilan restorative diversi adalah alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari stigma yang disebabkan oleh proses peradilan formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum diversi, batas kewenangan penyidik kepolisian, dan konsekuensi hukum apabila kesepakatan diversi tidak tercapai dalam kasus tindak pidana harta benda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data-data hukum yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemidanaan sebagai solusi terakhir adalah dasar pertimbangan pembentukan aturan yang berada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukannya, wewenang penyidik dibatasi oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan UU SPPA, terutama untuk ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Penyidik hanya melakukan upaya fasilitasi tetapi tidak dapat memaksakan kesepakatan. Penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan hanya karena pelaksanaan diversi jika pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan ganti rugi. Oleh karena itu, setelah disepakati oleh semua pihak dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, hasil diversi memiliki kekuatan hukum. Disarankan agar aturan teknis yang berisi ketentuan terkait diversi terhadap anak diperbarui untuk keberhasilan diversi anak tidak terhambat karena kerugian materiil korban.

Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Legal and Social Justice Studies
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon