Problematika Penerapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas (Studi Pada Klinik Pratama BNN Kota Surabaya)
Penelitian ini menganalisis problematika penerapan persyaratan perpanjangan izin operasional klinik pemerintah non-Badan Layanan Umum (non-BLU) dengan studi kasus Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, khususnya persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ditinjau dari asas proporsionalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode sosiologis, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PBG merupakan persyaratan dasar yang bertujuan sah menjamin keselamatan bangunan. Namun secara implementatif, penerapannya belum proporsional karena klinik berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan perjanjian pinjam pakai, sehingga BNN tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PBG. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan mekanisme koordinasi lintas instansi yang baku, keterbatasan anggaran karena pembiayaan bergantung pada APBN, serta peralihan kewenangan perizinan ke DPMPTSP melalui Surabaya Single Window Alfa yang menghilangkan ruang pertimbangan administratif. Persyaratan PBG memenuhi uji kesesuaian, tetapi penerapannya yang seragam belum memenuhi uji keperluan dan uji keseimbangan dalam arti sempit. Diperlukan mekanisme koordinasi lintas instansi yang baku serta jalur alternatif yang proporsional bagi klinik pemerintah non-BLU.
Authors
- Heru Prasetyo
- Rohmatul Laily Sudarto
Institutions
- Universitas Negeri Surabaya (ID)
Publication Details
- Journal
- Jejak digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin
- Published
- 2026-11-21
- DOI
- https://doi.org/10.63822/e5d71825
- Primary Topic
- Indonesian Legal and Regulatory Studies
- Type
- article
- Field-Weighted Citation Impact
- 0.00