EFEKTIVITAS REGULASI PENDAFTARAN PT PERORANGAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK SHADOW COMPANY UNTUK MENCIPTAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG ADIL

Regulasi pendaftaran perseroan perorangan perlu diperkuat melalui verifikasi, pengawasan, dan transparansi guna mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola adil. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil dan untuk mengetahui formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai efektivitas regulasi pendaftaran Perseroan Perorangan dalam mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang adil. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Pemerintah memfasilitasi pendirian perseroan perorangan guna mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun, kemudahan pendaftaran tanpa verifikasi mendalam berisiko memicu praktik shadow company untuk penyimpangan. Ketiadaan pengawasan ketat, minimnya keterlibatan notaris, dan lemahnya pelaporan keuangan menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Diperlukan penguatan sistem verifikasi, integrasi data antarlembaga, serta penegakan aturan yang tegas agar tata kelola perusahaan tetap adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi seluruh pihak dalam ekosistem bisnis nasional dan formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Formulasi kebijakan ideal pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan perlu memperkuat verifikasi identitas pendiri melalui keterlibatan notaris, penerapan prinsip pemilik manfaat, serta integrasi dengan data kependudukan. Pengawasan internal diperkuat melalui pengawas eksternal, standar benturan kepentingan, dan pemeriksaan kepatuhan. Sistem pelaporan keuangan harus diverifikasi secara substantif menggunakan teknologi analisis data dan terhubung dengan data perpajakan. Pengawasan insentif usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan doktrin penembusan tabir perusahaan, harmonisasi regulasi, serta implementasi bertahap akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, mencegah praktik shadow company, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Kata Kunci: Efektivitas, Perseroan, Regulasi, Shadow Company.

Authors

Publication Details

Journal
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Published
2026-11-17
Primary Topic
Indonesian Legal and Regulatory Studies
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

EFEKTIVITAS REGULASI PENDAFTARAN PT PERORANGAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK SHADOW COMPANY UNTUK MENCIPTAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG ADIL

Dini Amalia Fitri, Febri Gunawan
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Indonesian Legal and Regulatory Studies
article

EFEKTIVITAS REGULASI PENDAFTARAN PT PERORANGAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK SHADOW COMPANY UNTUK MENCIPTAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG ADIL

Dini Amalia Fitri, Febri Gunawan
article en

Abstract

Regulasi pendaftaran perseroan perorangan perlu diperkuat melalui verifikasi, pengawasan, dan transparansi guna mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola adil. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil dan untuk mengetahui formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai efektivitas regulasi pendaftaran Perseroan Perorangan dalam mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang adil. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Pemerintah memfasilitasi pendirian perseroan perorangan guna mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun, kemudahan pendaftaran tanpa verifikasi mendalam berisiko memicu praktik shadow company untuk penyimpangan. Ketiadaan pengawasan ketat, minimnya keterlibatan notaris, dan lemahnya pelaporan keuangan menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Diperlukan penguatan sistem verifikasi, integrasi data antarlembaga, serta penegakan aturan yang tegas agar tata kelola perusahaan tetap adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi seluruh pihak dalam ekosistem bisnis nasional dan formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Formulasi kebijakan ideal pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan perlu memperkuat verifikasi identitas pendiri melalui keterlibatan notaris, penerapan prinsip pemilik manfaat, serta integrasi dengan data kependudukan. Pengawasan internal diperkuat melalui pengawas eksternal, standar benturan kepentingan, dan pemeriksaan kepatuhan. Sistem pelaporan keuangan harus diverifikasi secara substantif menggunakan teknologi analisis data dan terhubung dengan data perpajakan. Pengawasan insentif usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan doktrin penembusan tabir perusahaan, harmonisasi regulasi, serta implementasi bertahap akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, mencegah praktik shadow company, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Kata Kunci: Efektivitas, Perseroan, Regulasi, Shadow Company.

Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Indonesian Legal and Regulatory Studies
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon