PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT STUDI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Perkawinan Sedulur Sikep memiliki tata cara adat khas, tetapi pencatatan negara menimbulkan persoalan keabsahan, administrasi, status keluarga, waris, dan perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis kualitatif, serta lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berlandaskan nilai kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Prosesi perkawinan meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen yang menekankan kesungguhan serta pengakuan sosial. Prinsip siji lan kanggo selawase menunjukkan komitmen terhadap satu pasangan sepanjang kehidupan. Pelaksanaan adat tetap harus memperhatikan hukum nasional, terutama persetujuan calon mempelai dan batas usia 19 tahun. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian administratif dan perlindungan hak pasangan serta anak. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menyediakan mekanisme pencatatan bagi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait Kedudukan perkawinan adat Sedulur Sikep diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan didasarkan pada agama atau kepercayaan, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan kepastian dan pembuktian administratif. Perkawinan Sedulur Sikep yang hanya dilakukan melalui pasuwitan tetap memiliki pengakuan sosial, tetapi dapat menghadapi hambatan administratif apabila tidak dicatatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat pengakuan terhadap penghayat kepercayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 memberikan mekanisme pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui pemuka kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Sedulur Sikep, Yuridis.

Authors

Publication Details

Journal
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Published
2026-11-17
Primary Topic
Marriage and Family Dynamics
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT STUDI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Winanto Winanto, Habib Ali Subkhi
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Marriage and Family Dynamics
article

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT STUDI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Winanto Winanto, Habib Ali Subkhi
article en

Abstract

Perkawinan Sedulur Sikep memiliki tata cara adat khas, tetapi pencatatan negara menimbulkan persoalan keabsahan, administrasi, status keluarga, waris, dan perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis kualitatif, serta lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berlandaskan nilai kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Prosesi perkawinan meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen yang menekankan kesungguhan serta pengakuan sosial. Prinsip siji lan kanggo selawase menunjukkan komitmen terhadap satu pasangan sepanjang kehidupan. Pelaksanaan adat tetap harus memperhatikan hukum nasional, terutama persetujuan calon mempelai dan batas usia 19 tahun. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian administratif dan perlindungan hak pasangan serta anak. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menyediakan mekanisme pencatatan bagi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait Kedudukan perkawinan adat Sedulur Sikep diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan didasarkan pada agama atau kepercayaan, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan kepastian dan pembuktian administratif. Perkawinan Sedulur Sikep yang hanya dilakukan melalui pasuwitan tetap memiliki pengakuan sosial, tetapi dapat menghadapi hambatan administratif apabila tidak dicatatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat pengakuan terhadap penghayat kepercayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 memberikan mekanisme pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui pemuka kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Sedulur Sikep, Yuridis.

Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Marriage and Family Dynamics
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon