IMPLEMENTASI PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLSEK GATAK SUKOHARJO

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pelayanan publik berkualitas. Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Polsek Gatak perlu profesional, cepat, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pelayanan surat keterangan kehilangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Gatak Sukoharjo dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi pelayanan surat keterangan kehilangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Gatak Sukoharjo dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelayanan Surat Keterangan Kehilangan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Gatak Sukoharjo pada dasarnya telah sesuai prinsip pelayanan publik. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan standar pelayanan, sistem pelayanan terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, perilaku pelaksana, serta pelayanan administratif. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara menetapkan standar pelayanan beserta persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, fasilitas, dan kompetensi. Pasal 9 mengatur sistem pelayanan terpadu. Pasal 18 dan Pasal 19 mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 34 mengatur perilaku pelaksana. Pelayanan kepolisian juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar hukum acara pidana terbaru dan kendala implementasi pelayanan Surat Keterangan Kehilangan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Gatak Sukoharjo meliputi keterbatasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan, serta belum optimalnya penyebaran informasi melalui media elektronik dan nonelektronik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertanyaan berulang, keterlambatan administrasi, dan ketidaknyamanan masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan publikasi Maklumat Pelayanan dan prosedur secara jelas, pengoptimalan sistem informasi elektronik dan nonelektronik melalui sumber resmi, serta peningkatan komunikasi langsung, partisipasi masyarakat, dan evaluasi pelayanan secara berkala. Penerapan solusi tersebut sesuai dengan prinsip keterbukaan, kemudahan, kepastian, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kata kunci: Implementasi, Kepolisian, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Kehilangan

Authors

Publication Details

Journal
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Published
2026-11-17
Primary Topic
Public Administration in Developing Nations
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

IMPLEMENTASI PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLSEK GATAK SUKOHARJO

Winanto Winanto, Muhammad Fadhil Iskandar
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Public Administration in Developing Nations
article

IMPLEMENTASI PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLSEK GATAK SUKOHARJO

Winanto Winanto, Muhammad Fadhil Iskandar
article en

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pelayanan publik berkualitas. Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Polsek Gatak perlu profesional, cepat, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pelayanan surat keterangan kehilangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Gatak Sukoharjo dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi pelayanan surat keterangan kehilangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Gatak Sukoharjo dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelayanan Surat Keterangan Kehilangan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Gatak Sukoharjo pada dasarnya telah sesuai prinsip pelayanan publik. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan standar pelayanan, sistem pelayanan terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, perilaku pelaksana, serta pelayanan administratif. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara menetapkan standar pelayanan beserta persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, fasilitas, dan kompetensi. Pasal 9 mengatur sistem pelayanan terpadu. Pasal 18 dan Pasal 19 mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 34 mengatur perilaku pelaksana. Pelayanan kepolisian juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar hukum acara pidana terbaru dan kendala implementasi pelayanan Surat Keterangan Kehilangan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Gatak Sukoharjo meliputi keterbatasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan, serta belum optimalnya penyebaran informasi melalui media elektronik dan nonelektronik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertanyaan berulang, keterlambatan administrasi, dan ketidaknyamanan masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan publikasi Maklumat Pelayanan dan prosedur secara jelas, pengoptimalan sistem informasi elektronik dan nonelektronik melalui sumber resmi, serta peningkatan komunikasi langsung, partisipasi masyarakat, dan evaluasi pelayanan secara berkala. Penerapan solusi tersebut sesuai dengan prinsip keterbukaan, kemudahan, kepastian, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kata kunci: Implementasi, Kepolisian, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Kehilangan

Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Public Administration in Developing Nations
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon