Rekonstruksi Hak Ijbar Wali dalam Mencegah Pernikahan Paksa: Tinjauan Maqashid Syariah
Praktik pernikahan paksa yang kerap dilegitimasi melalui konsep hak ijbar wali menimbulkan ketegangan antara otoritas wali dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih Islam mengenai hak ijbar wali serta mengkaji implikasi penerapannya terhadap kebebasan memilih pasangan dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan maqashid syariah. Data primer diperoleh dari kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili dan didukung oleh sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan editing, pengorganisasian, reduksi data, serta telaah kritis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar secara normatif merupakan bentuk tanggung jawab wali untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada aspek agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, penerapan hak ijbar secara koersif tanpa persetujuan calon mempelai terbukti membatasi hak otonomi perempuan dan bertentangan dengan prinsip hifz an-nafs (menjaga jiwa) serta hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), karena berpotensi memicu tekanan psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan hak ijbar wali harus dibatasi oleh prinsip kerelaan dan kemaslahatan guna mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai semangat maqashid syariah.
Authors
- Abdul Fattah (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4144-4487)
- M. Ilham Muchtar (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8520-3338)
- Rofika Aulya
Institutions
- Muhammadiyah University of Makassar (ID)
Publication Details
- Journal
- Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
- Published
- 2026-11-17
- Primary Topic
- Marriage and Family Dynamics
- Type
- article
- Field-Weighted Citation Impact
- 0.00