Strategi Penanganan Tanah oleh Komisi B DPRD KotaSurabaya: Studi Kasus Surat Ijo di Surabaya
Sengketa surat ijo di Surabaya berakar pada penerbitan Izin Pemakaian Tanah (IPT) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota, sehingga warga hidup dalam ketidakpastian hukum lebih dari dua dekade. Penelitian terdahulu menelaah persoalan ini dari sudut hukum agraria, sedangkan peran legislatif daerah belum banyak dikaji. Penelitian ini menganalisis strategi Komisi B DPRD Kota Surabaya menangani sengketa tersebut serta hambatannya. Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua anggota Komisi B dan dokumentasi, dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori Circle of Conflict Moore dan konsep intervensi pihak ketiga. Hasil menunjukkan bahwa Komisi B berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutus. Strateginya meliputi audiensi, mediasi, advokasi kebijakan, dan pendampingan pemahaman warga. Strategi tersebut membuka skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL, tetapi menurut salah satu informan belum ada aset yang dilepas. Hambatan utamanya bersifat struktural, yaitu kewenangan terbatas pada persetujuan, permohonan pelepasan aset dari wali kota yang menurut salah satu informan belum diajukan, dan daftar aset yang belum dipilah menurut status tanah. Penelitian ini memperluas kerangka Moore dengan menunjukkan bahwa konflik data memperberat konflik struktural ketika legislatif menjadi pihak ketiga, dan menyarankan inventarisasi status tanah per persil.
Authors
- Zainor Ridho
- Fa’izah Nabilah Az Zahra Fa'izah
Institutions
- UIN Sunan Ampel Surabaya (ID)
Publication Details
- Journal
- ARIMA Jurnal Sosial Dan Humaniora
- Published
- 2026-11-13
- DOI
- https://doi.org/10.62017/arima.v4i2.9563
- Primary Topic
- Land Rights and Reforms
- Type
- article
- Field-Weighted Citation Impact
- 0.00