IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB NGAWI

Alih fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan perubahan kelembagaan yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan status organisasi, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap tugas, sumber daya manusia, pola kerja, struktur organisasi, serta pelayanan dan pembinaan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan alih fungsi Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Ngawi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pimpinan, pejabat struktural, petugas pemasyarakatan, serta warga binaan sebagai informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan empat aspek George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan melalui penyampaian arahan secara berjenjang, rapat, briefing, sosialisasi, dan koordinasi antarbagian. Aspek sumber daya menjadi bagian yang masih perlu diperkuat, terutama dalam penyesuaian jumlah dan kompetensi petugas dengan tuntutan tugas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Pada aspek disposisi, petugas menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Sementara itu, struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, serta penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung utama meliputi komunikasi berjenjang, pengalaman dan kerja sama petugas, komitmen pelaksana, serta kejelasan struktur dan SOP. Faktor penghambat berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian SDM, penyamaan pemahaman, peningkatan kompetensi, serta koordinasi dan penyesuaian prosedur secara berkelanjutan. Kata kunci: implementasi kebijakan, alih fungsi Rutan, Lapas, Edward III, sistem pemasyarakatan

Authors

Institutions

Publication Details

Journal
JI P
Published
2026-11-12
DOI
https://doi.org/10.33061/dac0c074
Primary Topic
Public Administration in Developing Nations
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB NGAWI

Hendra Fikry Cindhy Wirawan
JI P
Public Administration in Developing Nations
article

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB NGAWI

Hendra Fikry Cindhy Wirawan
article en

Abstract

Alih fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan perubahan kelembagaan yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan status organisasi, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap tugas, sumber daya manusia, pola kerja, struktur organisasi, serta pelayanan dan pembinaan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan alih fungsi Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Ngawi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pimpinan, pejabat struktural, petugas pemasyarakatan, serta warga binaan sebagai informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan empat aspek George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan melalui penyampaian arahan secara berjenjang, rapat, briefing, sosialisasi, dan koordinasi antarbagian. Aspek sumber daya menjadi bagian yang masih perlu diperkuat, terutama dalam penyesuaian jumlah dan kompetensi petugas dengan tuntutan tugas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Pada aspek disposisi, petugas menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Sementara itu, struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, serta penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung utama meliputi komunikasi berjenjang, pengalaman dan kerja sama petugas, komitmen pelaksana, serta kejelasan struktur dan SOP. Faktor penghambat berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian SDM, penyamaan pemahaman, peningkatan kompetensi, serta koordinasi dan penyesuaian prosedur secara berkelanjutan. Kata kunci: implementasi kebijakan, alih fungsi Rutan, Lapas, Edward III, sistem pemasyarakatan

JI P
Universitas Slamet Riyadi (ID)
Public Administration in Developing Nations
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon