Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Perspektif Yuridis Normatif Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjamin pelayanan yang efektif, mudah diakses, responsif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta merumuskan bentuk penguatan kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum daerah telah memberikan landasan yang relatif memadai melalui pengaturan standar pelayanan, pelayanan terpadu satu pintu, sistem informasi, pengaduan, inovasi, pengawasan, dan Mal Pelayanan Publik. Penguatan masih diperlukan dalam harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, integrasi layanan digital, mekanisme pengaduan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kewenangan. Kebaruan penelitian terletak pada model penguatan kewenangan berbasis enam pilar, yaitu kejelasan kewenangan, kepastian standar pelayanan, kapasitas kelembagaan, integrasi digital, pengawasan dan partisipasi, serta akuntabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan otonomi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas daerah dalam menggunakan kewenangan secara legal, responsif, inovatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Authors

Institutions

Publication Details

Journal
Hakim
Published
2026-11-12
DOI
https://doi.org/10.51903/8wfqce91
Primary Topic
Public Administration in Developing Nations
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
article

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Perspektif Yuridis Normatif Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Utang Rosidin, Lutfi Fauzul Andim
Hakim
Public Administration in Developing Nations
article

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Perspektif Yuridis Normatif Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Utang Rosidin, Lutfi Fauzul Andim
article en

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjamin pelayanan yang efektif, mudah diakses, responsif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta merumuskan bentuk penguatan kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum daerah telah memberikan landasan yang relatif memadai melalui pengaturan standar pelayanan, pelayanan terpadu satu pintu, sistem informasi, pengaduan, inovasi, pengawasan, dan Mal Pelayanan Publik. Penguatan masih diperlukan dalam harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, integrasi layanan digital, mekanisme pengaduan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kewenangan. Kebaruan penelitian terletak pada model penguatan kewenangan berbasis enam pilar, yaitu kejelasan kewenangan, kepastian standar pelayanan, kapasitas kelembagaan, integrasi digital, pengawasan dan partisipasi, serta akuntabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan otonomi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas daerah dalam menggunakan kewenangan secara legal, responsif, inovatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Hakim
Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung (ID)
Public Administration in Developing Nations
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.

Laika access coming soon