BEYOND THE CERTIFICATE: LAYERED LEGALITY IN INDONESIA’S INVESTMENT-BASED TOURISM LAND GOVERNANCE

Abstrak Pengembangan pariwisata berbasis investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum pertanahan meskipun kerangka regulasi semakin lengkap. Permasalahan tersebut sering dikaitkan dengan ketidaksesuaian antara legalitas administratif, penguasaan fisik tanah, pemanfaatan ruang, serta perlindungan hak masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan menilai hubungan normatif antara rezim pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, perizinan berusaha, dan kepariwisataan, mengaitkannya dengan persoalan praktik yang telah terdokumentasi dalam studi terdahulu, serta merumuskan kerangka verifikasi bertahap sebagai rancangan kebijakan yang dapat diuji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap tiga putusan Mahkamah Konstitusi; literatur sosiolegal digunakan sebagai konteks, bukan sebagai data lapangan. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Analisis menunjukkan bahwa legalitas pemanfaatan tanah untuk pariwisata dapat dipahami melalui empat lapisan analitis yang terpisah secara hukum, yaitu kepastian hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha; masing-masing menjawab pertanyaan hukum yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah risiko, antara lain fragmentasi kelembagaan, ketidaksesuaian data spasial dan yuridis, keterbatasan pemeriksaan hukum, serta kepentingan masyarakat yang tidak tercatat dalam dokumen hak; risiko tersebut tidak dibuktikan sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum. Kontribusi penelitian ini berupa kerangka analitis legalitas terintegrasi dan rancangan titik verifikasi sebelum pengadaan tanah, sebelum pembangunan, dan selama operasional, yang efektivitas, biaya, dan kelayakannya masih memerlukan pengujian empiris. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penelitian Hukum Doktrinal, Tata Kelola Tanah Pariwisata, Koordinasi Regulasi, Legalitas Berlapis. Abstract Investment-based tourism development in Indonesia continues to encounter land-related legal problems despite the increasingly comprehensive regulatory framework. These problems are often associated with inconsistencies between administrative legality, actual land occupation, spatial utilization, and the protection of local communities' rights. This study assesses the normative relationships among the land, spatial planning, environmental, business licensing, and tourism regimes, relates them to practice problems documented in prior studies, and formulates a staged verification framework as a testable policy design. It is doctrinal legal research using statutory, conceptual, and case approaches to three Constitutional Court decisions; socio-legal literature is used as context, not as field data. Legal materials are analyzed through interpretation and vertical and horizontal synchronization. The analysis shows that the legality of land use for tourism can be understood through four legally distinct analytical layers—land tenure, spatial conformity, environmental approval, and business licensing—each answering a different legal question and none substituting for another. The study identifies several risks, including institutional fragmentation, mismatches between spatial and juridical data, limited legal due diligence, and community interests not recorded in title documents; these risks are not established as the principal causes of legal uncertainty. Its contribution is an analytical framework of integrated legality and a design for verification checkpoints before land acquisition, before construction, and during operation, whose effectiveness, cost, and feasibility still require empirical testing. Keywords: Legal Certainty, Doctrinal Legal Research, Tourism Land Governance, Regulatory Coordination, Layered Legality.