Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Penagihan Utang Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang, khususnya oleh perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara layanan pinjaman online. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran informasi pribadi, intimidasi melalui kontak darurat, serta penggunaan data nasabah tanpa persetujuan yang sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam penagihan utang serta mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang merupakan perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan pelindungan data pribadi, terutama apabila dilakukan tanpa dasar pemrosesan yang sah. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan data pribadi nasabah guna menjamin perlindungan hak privasi dan kepastian