PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA KETAPANG MELALUI MODEL PENGABDIAN PARTISIPATIF BERBASIS ACADEMIC SKILLS DAN SOFT SKILLS

Legal awareness is an essential prerequisite for establishing an orderly, just, and empowered rural community. However, rural legal comprehension is frequently theoretical and normative, lacking the practical capacity to resolve daily legal disputes. This community service program aims to strengthen legal awareness by integrating academic skills and soft skills toward developing Ketapang Village into a legally aware community. The program was conducted at the Ketapang Village Hall, Susukan District, Semarang Regency, on July 23, 2026, engaging 35 participants comprising village officials, community leaders, and youth representatives. The execution utilized a participatory approach encompassing five stages: needs identification, academic skills enhancement, soft skills simulation, participatory case analysis, and collaborative action planning. The findings revealed active participant engagement in identifying three real village issues: family land boundary disputes, illegal online lending, and adolescent social media ethics and cyberbullying. The academic skills training built structural regulatory literacy, while the soft skills training enhanced assertive communication, communal mediation, and consensus decision-making. The strategic output was a formal written consensus initiating the establishment of the Ketapang Village Legal Aid Post as a preliminary non-litigation mediation and referral unit. This community service demonstrates that the synergy of academic and soft skills serves as a potential alternative model to bridge normative knowledge and practical agency in rural settings. ABSTRAK Kesadaran hukum merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya tata kehidupan masyarakat desa yang tertib, adil, dan berdaya. Namun, pemahaman hukum warga perdesaan kerap bersifat tekstual-normatif serta belum diimbangi kapasitas praktis untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan hukum sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum warga melalui sinergi academic skills dan soft skills menuju perwujudan Desa Ketapang sebagai desa sadar hukum. Pengabdian dilaksanakan di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, pada 23 Juli 2026 dengan melibatkan 35 peserta dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda karang taruna. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui lima tahapan: identifikasi kebutuhan mitra, penguatan materi academic skills, pelatihan simulasi soft skills, analisis kasus partisipatif, serta perumusan rencana tindak lanjut bersama. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi tiga klaster persoalan riil di desa, yaitu sengketa batas tanah keluarga, maraknya pinjaman daring ilegal (illegal online lending), serta etika bermedia sosial dan perundungan siber (cyberbullying) di kalangan remaja. Penguatan academic skills berhasil mengonstruksi pemahaman materi regulasi, sedangkan simulasi soft skills melatih kecakapan komunikasi asertif, mediasi komunal, dan teknik musyawarah mufakat. Luaran strategis kegiatan berupa kesepakatan tertulis rencana inisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Ketapang sebagai unit rujukan dan mediasi nonlitigasi awal. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa sinergi academic skills dan soft skills menjadi pendekatan alternatif yang potensial untuk menjembatani literasi hukum dengan kemampuan bertindak nyata di tingkat desa.