DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: PERKEMBANGAN,KEKUATAN HUKUM. SERTA IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstrak: Hukum Perdata Islam di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan sistem hukum nasional.Hukum Perdata Islam mengatur berbagai hubungan keperdataan masyarakat Muslim, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya bersumber dari fikih, tetapi juga mengalami proses positivisasi melalui berbagai produk hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi dua bentuk penting dari perkembangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia, latar belakang dan kekuatan hukumnya, serta kedudukan dan penerapan KHI dan KHES dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan dan pedoman hukum. KHI berperan penting dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan KHES menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kata kunci: Hukum Perdata Islam, hukum Islam, KHI, KHES. hukum nasional. Abstract:Islamic Civil Law in Indonesia is part of the development of Islamic law and is closely related to the national legal system. Islamic Civil Law regulates various civil relations among Muslim communities, particularly in the areas of marriage, inheritance, endowment (waqf), and Islamic economics. In its development, Islamic law is not only derived from Islamic jurisprudence (fiqh), but has also undergone a process of positivization through various legal instruments applicable in Indonesia. The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) are two important forms of this development. This article aims to explain the concept of Islamic Civil Law in Indonesia, its background and legal force, as well as the position and application of KHI and KHES within the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and library research approach. The discussion shows that Islamic Civil Law has gained a place within the national legal system through various regulations and legal guidelines. KHI plays an important role in resolving cases concerning marriage, inheritance, and endowment within the Religious Courts, while KHES serves as a guideline in resolving Islamic economic disputes. Keywords: Islamic Civil Law, Islamic Law, KHI, KHES, National Legal System.