Tipologi dan Penanganan Anomali Bidang Tanah Berbasis NIB Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Land parcel anomalies may persist after electronic identifiers are assigned. This study examines anomaly types, possible causes, and handling requirements in three Electronic Land Parcel Identification Number (NIBEL) cases at the Kulon Progo Land Office. A qualitative case study draws on interviews, observations, and document analysis. Cross-case analysis compares parcel representations, area records, and administrative information while distinguishing documented discrepancies from explanations requiring verification. The Brosot case indicates positional and shape discrepancies; Giripeni reveals differences between an electronic certificate and a comparison document; and Triharjo presents inconsistent area and road-release information. In Triharjo, the historical area of 390 m² exceeds the reconstructed total of 378 m² by 12 m². The latter includes a 40 m² road component and cannot be treated as the remaining private parcel area. Four overlapping anomaly categories inform a verification framework linking identifiers, documents, spatial checks, field clarification, and correction records. Available evidence does not establish completed corrections or improved service efficiency. The contribution is an evidence-oriented distinction between anomaly symptoms, possible causes, and verification requirements, rather than an estimate of anomaly prevalence across the regency. The findings support quality checks that retain links between parcels, documents, and their change histories. Keywords: digital cadastre; land data quality; land parcel anomalies; NIBEL INTISARI Anomali bidang tanah dapat tetap muncul setelah data pertanahan menggunakan identitas elektronik. Penelitian ini mengkaji tipologi anomali, kemungkinan penyebab, dan kebutuhan penanganan pada tiga kasus Nomor Identifikasi Bidang Elektronik (NIBEL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan studi kasus kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis membandingkan representasi bidang, informasi luas, dan keterangan administratif antarkasus, serta membedakan temuan terdokumentasi dari penjelasan yang masih memerlukan verifikasi. Kasus Brosot menunjukkan indikasi salah letak dan perbedaan bentuk; kasus Giripeni memperlihatkan perbedaan representasi bidang antara sertipikat elektronik dan dokumen pembanding; sedangkan kasus Triharjo menunjukkan ketidaksesuaian luas dan informasi perelaan tanah untuk jalan. Pada kasus terakhir, luas historis 390 m² berbeda 12 m² dari jumlah hasil kartir 378 m². Jumlah tersebut mencakup bagian jalan 40 m² sehingga tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai luas bidang tersisa. Perbedaan ini menunjukkan perlunya rekonsiliasi geometri dan dokumen administratif sebelum koreksi data. Analisis menghasilkan empat kategori anomali yang dapat saling beririsan dan kerangka pemeriksaan berupa penelusuran identitas, verifikasi dokumen, pemeriksaan spasial, klarifikasi lapangan, serta pencatatan koreksi. Bukti yang tersedia belum memungkinkan pengukuran keberhasilan koreksi atau peningkatan efisiensi pelayanan. Kontribusi penelitian terletak pada pemisahan gejala anomali, dugaan penyebab, dan kebutuhan bukti penanganan, bukan estimasi prevalensi anomali di seluruh kabupaten. Kata kunci: anomali bidang tanah; kadaster digital; kualitas data pertanahan; NIBEL