Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Politik Hukum Nasional

This study aims to reconstruct the authority of the Indonesian Constitutional Court through the adoption of a constitutional complaint mechanism to strengthen the protection of citizens’ constitutional rights. The study addresses the limitations of statutory review, which cannot adequately remedy rights violations arising from concrete acts or omissions of state organs. A constitutional complaint mechanism is therefore needed to ensure effective protection and legal certainty. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that such jurisdiction can be established by expanding eligible applicants and the scope of complaints, subject to exhaustion of legal remedies, an admissibility test, and an appropriate constitutional remedy. The novelty lies in proposing a jurisdictional model adapted from the adjudication of impeachment proceedings. Implementation requires an amendment to the Constitutional Court Law, with clearly defined limits to strengthen constitutional rights protection while preserving checks and balances. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penerapan constitutional complaint untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan pengujian undang-undang yang belum mampu memulihkan pelanggaran hak akibat tindakan konkret atau kelalaian organ negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengaduan konstitusional yang menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan constitutional complaint dapat diberikan melalui perluasan subjek pemohon dan objek pengaduan, disertai persyaratan exhaustion of legal remedies, admissibility test, dan constitutional remedy. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model kewenangan yang mengadaptasi mekanisme penyelesaian perkara impeachment. Penerapannya memerlukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan batas kewenangan yang jelas untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional tanpa mengabaikan prinsip checks and balances.