Antinomi Hukum Antara Undang-Undang Kehutanan Dan Undang-Undang Desa Dalam Penataan Kawasan Hutan Konservasi

Penelitian ini bertujuan menganalisis antinomi hukum antara pengaturan kehutanan dan pemerintahan desa dalam penataan lima desa di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Putri Betung, serta merumuskan alternatif harmonisasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung wawancara sebagai data pelengkap. Hasil kajian menunjukkan perbedaan orientasi antara perlindungan kawasan konservasi dan kewenangan administratif desa yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian status ruang, konflik kewenangan, dan persoalan tenurial. Penyelesaiannya memerlukan sinkronisasi regulasi, verifikasi batas dan status kawasan, serta tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum perlu menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat desa.