Tanggung Jawab Keperdataan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana Banjir Rob

Bencana banjir rob yang melanda berbagai kawasan pesisir di Indonesia telah menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerusakan permukiman hingga krisis sanitasi dan gangguan kesehatan masyarakat yang serius, seperti ISPA, diare, penyakit kulit, hingga beban psikososial. Kendati hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, penanganan banjir rob selama ini cenderung berfokus pada proyek fisik semata dan mengabaikan pemenuhan determinan dasar kesehatan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob serta mengkaji kualifikasi kelalaian pemerintah sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang melahirkan tanggung jawab keperdataan pemerintah (State Civil Liability). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak rob merupakan kewajiban konstitusional dan positif (positive obligation) negara yang wajib diintegrasikan pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Kegagalan, penundaan, atau pembiaran (omission) pemerintah dalam pemenuhan sanitasi layak, air bersih, dan mitigasi risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto prinsip hukum administrasi negara, sepanjang terbukti adanya pelanggaran kewajiban hukum atau AUPB, kesalahan, kerugian nyata, serta hubungan kausalitas yang adekuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perlindungan kesehatan lingkungan dalam kebijakan penanggulangan rob serta penetapan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan bagi pemulihan hak masyarakat.