IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DAN KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Pembahasan menunjukkan bahwa penegakan kode etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pelaksanaan PTDH perlu didukung oleh pemeriksaan yang objektif, pembuktian yang memadai, pertimbangan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan hak anggota untuk membela diri. Optimalisasi penegakan kode etik dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kompetensi personel, konsistensi penerapan sanksi, dan evaluasi pelaksanaan putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan kode etik profesi Polri.