TINJAUAN POLITIK HUKUM PENGABAIAN HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK PADA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK YANG SUDAH HAMIL

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia, termasuk dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di luar nikah. Meskipun kehamilan sering dipandang sebagai alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dampak perkawinan pada usia anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penolakan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang telah hamil di luar nikah serta meninjau pengabaian alasan mendesak tersebut dari perspektif politik hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Pacitan mengenai permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan dispensasi kawin meskipun terdapat kehamilan di luar nikah dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, kondisi ekonomi, status pendidikan, serta potensi lebih besarnya mudarat dibandingkan maslahat apabila perkawinan dilangsungkan. Kehamilan tidak secara otomatis dipandang sebagai alasan yang mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif politik hukum, sikap tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak melalui pembatasan perkawinan anak dan pergeseran paradigma bahwa perkawinan bukan merupakan satu-satunya solusi terhadap kehamilan di luar nikah. Penolakan tersebut juga menunjukkan peran pengadilan dalam mendukung kebijakan hukum nasional untuk mencegah perkawinan anak dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Implikasinya, penerapan dispensasi kawin perlu tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, termasuk ketika permohonan didasarkan pada kehamilan di luar nikah.