Analisis Hukum Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Mendampingi Gubernur pada Sengketa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik: Studi Kasus Gugatan Serikat P ekerja F

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan instrument penting dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan hubungan industrial. Penelitian ini mengkaji kewenangan Disnakertrans Jatim dalam mendampingi Gubernur pada sengketa penetapan UMK 2025 berdasarkan AUPB. Studi kasus yang digunakan adalah gugatan Serikat Pekerja FSP Kahutindo di PTUN SBY (Putusan No. 11/G/2025/PTUN.SBY). Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan induktif-deduktif, melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK sebesar 5% tanpa justifikasi tertulis yang memadai, menyimpang dari formula imperatif 6,5% sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023. PTUN Surabaya menyatakan keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Disnakertrans menghadapi kendala regulasi, kelembagaan, dan kapasitas penanganan sengketa. Sebagai respons, Disnakertrans berkomitmen melakukan perbaikan komprehensif meliputi penyempurnaan SOP, penguatan koordinasi multi-stakeholder, dan peningkatan kapasitas hukum pegawai.