Digitalisasi Pembayaran UMKM Desa Salohe: Pendampingan Pembuatan QRIS dalam Perspektif Maqashid Syariah untuk Peningkatan Inklusi Keuangan

Kesenjangan adopsi pembayaran digital masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah perdesaan. Survei awal terhadap tujuh pelaku UMKM di Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa enam pelaku belum pernah menggunakan pembayaran digital, sedangkan satu pelaku telah mengetahui QRIS tetapi belum mendaftarkan usahanya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta menelaah relevansinya dengan prinsip maqashid syariah. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus–23 September 2026 melalui empat tahapan, yaitu survei kebutuhan, sosialisasi program, pendampingan pendaftaran melalui DANA Bisnis, serta pelatihan dan pendampingan penggunaan. Dari tujuh UMKM yang disurvei, tiga berhasil menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi QRIS. Empat lainnya belum mengaktifkan QRIS karena kendala dokumen identitas atau pilihan untuk tetap menggunakan transfer bank manual dan uang tunai. Tiga pelaku yang memiliki akun aktif mengikuti simulasi penerimaan pembayaran, pemeriksaan notifikasi, dan pengecekan riwayat transaksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan teknis dapat membantu sebagian pelaku usaha mengakses pembayaran digital, meskipun adopsi belum merata. Dalam perspektif maqashid syariah, riwayat transaksi digital berpotensi mendukung perlindungan harta (hifz al-mal), sedangkan perluasan kesempatan mengakses layanan pembayaran mencerminkan orientasi keadilan (al-‘adl). Namun, kegiatan ini tidak mengukur perubahan pendapatan atau inklusi keuangan pada tingkat populasi.