Representasi Perempuan dalam Struktur Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung

Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia tetap menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung menjadi studi kasus menarik karena menampilkan citra sebagai partai Islam modern yang membuka ruang bagi peran perempuan, namun masih mempertahankan pembagian peran berdasarkan nilai-nilai tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana representasi perempuan dimanifestasikan dalam struktur kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, bagaimana budaya organisasi memengaruhi bentuk representasi tersebut, serta bagaimana strategi komunikasi partai dalam membangun citra keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kader-kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan kader perempuan mengalami peningkatan, peran mereka masih terfokus pada ranah sosial dan domestik melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Sementara itu, posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh kader laki-laki. Strategi komunikasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam membangun citra representasi perempuan dilakukan melalui publikasi kegiatan sosial, pelatihan kader perempuan, serta kampanye citra keluarga Islami di berbagai kanal komunikasi partai. Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada pendekatan konstruktivisme sosial dan teori representasi politik dalam memahami relasi antara keterwakilan simbolik dan substantif perempuan dalam partai. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tentang keterwakilan perempuan dan politik, serta menjadi masukan praktis bagi Partai Keadilan Sejahtera dan partai politik lainnya dalam merancang kebijakan internal, strategi komunikasi, dan program kaderisasi, guna memperkuat keterwakilan perempuan secara lebih setara, substantif, dan transformatif.