Implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, termasuk prosedur pengolahan data keuangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas sistem dalam mendukung kinerja administrasi dan keuangan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan SIA yang transparan dan akuntabel pada instansi pemerintah daerah, serta adanya berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis pada sistem yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIA di Bagian Kesekretariatan telah memadukan prosedur berbasis SOP dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan dan monev2026, mencakup penyusunan SPJ Penunjukan Langsung, pengajuan SPP Langsung, pencairan dana melalui mekanisme NPD-SPM-SP2D, hingga penyusunan laporan keuangan. Pengolahan data dilakukan secara berjenjang melalui tahapan verifikasi dan otorisasi, dengan proses pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam kerja, sementara penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama. Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pengajuan dokumen, pengembalian dokumen untuk perbaikan, sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta gangguan teknis pada aplikasi dan jaringan. Meskipun demikian, SIA dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai prosedur yang berlaku, karena mampu membantu pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, meskipun efektivitasnya masih rentan terhadap gangguan teknis yang penanganannya bergantung pada koordinasi dengan BPKAD.