Network Governance dalam Implementasi Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana network governance beroperasi dalam mengintegrasikan agenda ekonomi hijau serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Analisis penelitian menggunakan kerangka network governance dari Klijn dan Koppenjan yang terdiri atas aktor, interdependensi dan frames, manajemen jaringan, karakteristik kelembagaan, serta interaksi dan kompleksitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi agenda ekonomi hijau melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga menciptakan hubungan yang saling bergantung di antara mereka. Network governance dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Regulasi dan dokumen perencanaan menjadi landasan kelembagaan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Faktor pendukung meliputi regulasi, keterlibatan aktor lintas sektor, forum koordinasi, serta peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas dan sumber daya fiskal daerah, kompleksitas pembagian kewenangan, ketidakkonsistenan kebijakan, serta koordinasi dan indikator ekonomi hijau yang belum optimal.