Implementasi Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Dalam Norma Hukum Dan Diskresi Hakim Dalam Putusan

This study examines the implementation of inheritance distribution in Religious Courts, focusing on the relationship between Islamic inheritance legal norms and judicial interpretation in case resolution. The legal basis comprises the Qur’an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI), which serve as guidelines for determining the rights and shares of respective heirs. The discussion encompasses the determination of eligible heirs, the separation of marital assets prior to inheritance distribution, the substantiation of ownership regarding the estate, and the application of provisions concerning substitute heirs. These aspects are crucial as they directly relate to protecting heirs' rights and preventing disputes during the estate distribution process. This research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches—the latter involving the analysis of court rulings. Legal materials were gathered through literature review and qualitatively analyzed to understand the alignment between legal provisions and judicial reasoning in inheritance cases. The findings indicate that judicial interpretation must be grounded in applicable legal norms while taking into account the facts and evidence presented during proceedings. Judicial discretion cannot be construed as unfettered freedom; rather, it must be exercised proportionately to apply the law to concrete circumstances. Consequently, judges are required to formulate reasoning that is clear, systematic, logical, and accountable. Thus, the application of Islamic inheritance law in Religious Courts is expected to achieve a balance among legal certainty, justice, and the protection of every heir's rights. Abstrak Kajian ini membahas implementasi pembagian waris di Pengadilan Agama dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum kewarisan Islam dan penafsiran hakim dalam menyelesaikan perkara. Landasan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam menentukan hak serta bagian masing-masing ahli waris. Pembahasan mencakup penetapan pihak yang berhak menjadi ahli waris, pemisahan harta bersama sebelum pembagian warisan, pembuktian kepemilikan harta peninggalan, serta penerapan ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Aspek-aspek tersebut penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ahli waris dan pencegahan sengketa dalam proses pembagian harta peninggalan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara waris. Hasil kajian menunjukkan bahwa penafsiran hakim harus berlandaskan norma hukum yang berlaku serta mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Ruang pertimbangan hakim tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus digunakan secara proporsional untuk menerapkan hukum terhadap kondisi konkret. Oleh karena itu, hakim perlu menyusun pertimbangan yang jelas, sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak setiap ahli waris.