Penerapan sanksi hukum terhadap kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal oleh anggota TNI menurut hukum pidana Islam (studi putusan nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025)

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kepemilikan dan Jual Beli Senjata Api Ilegal Oleh Anggota TNI Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 49-K/PM.I-04/AD/V/2025)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal yang juga melibatkan anggota TNI, yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta prinsip hukum pidana Islam dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa (ḥifẓ an-nafs). Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam Putusan Nomor 49-K/PM.I-04/AD/V/2025 berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi putusan, peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, fiqh jinayah, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 KUHP dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, kepastian hukum, ketertiban umum, dan disiplin militer. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta’zir karena tidak diatur secara khusus dalam nash, tetapi menimbulkan kemudaratan dan mengancam keamanan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan tersebut melalui pendekatan jarimah ta’zir dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini terbatas pada satu putusan dan informan terkait proses peradilan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan.