PERAN PENYULUH HUKUM DALAM PEMBINAAN KESADARAN DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI KELURAHAN BENTIRING KOTA BENGKULU

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui program Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Meskipun Kelurahan Bentiring telah menyandang status sebagai Kelurahan Sadar Hukum, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa pelanggaran hukum di masyarakat yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, aparat Kelurahan Bentiring, serta masyarakat setempat sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring telah berjalan, namun belum optimal. Kegiatan penyuluhan hukum masih terbatas, pembentukan paralegal belum terlaksana, serta pembinaan hukum belum dilakukan secara berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah kelurahan dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya, dan rendahnya intensitas kegiatan. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pembinaan hukum tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, namun pelaksanaannya masih memerlukan optimalisasi agar tujuan pembinaan kesadaran hukum dapat tercapai secara efektif.