PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BENGKULU DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang mengancam pemenuhan hak anak serta berdampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih memerlukan penguatan, khususnya melalui optimalisasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menganalisis implementasinya dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polresta Bengkulu melaksanakan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak melalui strategi preemtif, preventif, dan represif yang diwujudkan dalam penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, patroli, penyelidikan, penyidikan, perlindungan korban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, trauma yang dialami korban, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi proses penegakan hukum. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, peran kepolisian telah mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kemaslahatan melalui penerapan prinsip al-'adl, amar ma'ruf nahi munkar, sadd al-dzari'ah, dan himayah sebagai dasar perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.