Kontrol "AI Hitam" : Arsitektur Regulasi Whitelist Berjenjang dan Masa Depan Kedaulatan Digital Indonesia

Abstrak Perkembangan pesat Generative Artificial Intelligence (AI) menimbulkan kekosongan regulasi (regulatory vacuum) di hulu digital Indonesia. Di hilir, penegakan hukum siber masih bersandar pada Undang-Undang ITE yang kaku dan cenderung mengadopsi kepercayaan buta (blind trust) terhadap alat bukti parsial. Akibatnya, muncul berbagai ancaman sosial-keamanan seperti revenge porn dan real-time deepfake, serta fenomena context snipping di persidangan yang memicu asimetris informasi dan merugikan hak pertahanan terdakwa. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan merumuskan arah baru kebijakan hukum digital melalui pendekatan interdisipliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat mengekang (restrictive regulation) gagal memitigasi risiko siber sekaligus memicu brain drain talenta teknologi lokal. Sebagai solusi, riset menawarkan draft “Regulasi Simbiotik” melalui dua pilar utama. Pertama, di hulu menerapkan Arsitektur Regulasi Whitelist AI Company Berjenjang yang terintegrasi dengan Regulatory Sandbox berbasis subsidi infrastruktur komputasi nasional. Kedua, di hilir melakukan reformasi hukum acara pidana digital dengan mengodifikasi Asas Kelengkapan Konteks Digital (mengadopsi Federal Rules of Evidence Rule 106) serta memberlakukan Mandat Kloning Data Setara (Digital Mirroring Mandate) demi menegakkan prinsip equality of arms. Cetak biru ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, kedaulatan digital, dan perlindungan hak asasi manusia yang berimbang di era kecerdasan buatan. Kata kunci : Kecerdasan buatan, Whitelist, Hukum pembuktian, Rule 106, Kedaulatan Digital