Tindakan Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Digunakan Untuk Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Masyarakat membutuhkan jaminan keamanan dalam mengonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan. Dalam praktiknya, setiap obat yang beredar wajib memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pihak yang mengedarkan obat secara ilegal, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku. Seperti yang dilakukan oleh X, yang mengedarkan obat Misoprostol melalui platform e-commerce Shopee dengan menyamarkan produk tersebut sebagai jam tangan, dan secara tersirat menyatakan bahwa obat tersebut dapat digunakan untuk aborsi. Tindakan ini menyesatkan masyarakat mengenai penggunaan Misoprostol yang seharusnya digunakan untuk pengobatan tukak lambung, bukan untuk kepentingan aborsi. Padahal, Misoprostol termasuk obat keras yang penggunaannya hanya boleh dilakukan berdasarkan resep dokter dan pengawasan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan X termasuk dalam tindak pidana karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan