Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia
\nMelalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura

This study aims to explore the urgency and relevance of the ratification of the Singapore Mediation Convention (SMC) in the context of international arbitration settlement in Indonesia. Using the juridical-normative method, this study analyzes various primary, secondary, and tertiary legal documents. Data collection was conducted through literature studies, which were then analyzed using descriptive methods and content analysis. This study highlights the substantial similarities between the SMC and the 1958 New York Convention, especially regarding the procedural aspects in international settlement settlements. However, this study found that the SMC focuses more on mediation as a non-adjudicative settlement method. The urgency of this study lies in the question of whether Indonesia needs to ratify the SMC considering the existing legal infrastructure, including the New York Convention. The results of the study state that Indonesia does not need to ratify the SMC, because the provisions in the SMC do not make a significant contribution to the dispute settlement system in Indonesia which has been accommodated by the New York Convention. This study provides a new perspective by underlining that the administrative application of the SMC is not relevant to the practical needs of dispute resolution in Indonesia. In conclusion, ratification of the KMS will not provide significant additional benefits for Indonesia, given its similarities with the New York Convention and the KMS’s more limited focus on mediation. This study provides a new contribution to understanding the role of the KMS and its relevance to the Indonesian legal system, and emphasizes the importance of considering specific needs before ratifying a new international convention.
\n
\nPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan relevansi ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura (KMS) dalam konteks penyelesaian sengketa arbitrase internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Penelitian ini menyoroti adanya persamaan substansial antara KMS dan Konvensi New York 1958, terutama terkait aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa internasional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa KMS lebih berfokus pada mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Urgensi penelitian ini terletak pada pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi KMS mengingat infrastruktur hukum yang sudah ada, termasuk Konvensi New York. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi KMS, karena ketentuan dalam KMS tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang sudah diakomodasi oleh Konvensi New York. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggarisbawahi bahwa implikasi administratif KMS tidak relevan dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa di Indonesia. Kesimpulannya, ratifikasi KMS tidak akan memberikan manfaat tambahan yang substansial bagi Indonesia, mengingat adanya kesamaan dengan Konvensi New York serta fokus KMS yang lebih terbatas pada mediasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran KMS dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan khusus sebelum meratifikasi konvensi internasional baru.