Dari Istana ke Ruang Kelas: Membaca Amnesti dan Abolisi dalam Perspektif Pendidikan

This article critically examines the policy of the President of the Republic of Indonesia on August 1, 2025, granting amnesty to Hasto Kristiyanto and abolition to Thomas Lembong, two national figures involved in legal cases. The study explores not only the legal and political dimensions of these decisions but also connects them to the educational context, particularly in the teaching of Pancasila and Civic Education (PPKn). Using a contextual approach, the paper demonstrates how current national issues can be integrated into the classroom to strengthen legal literacy, character education, and students' critical thinking skills. By presenting a comparative narrative of amnesty and abolition, the article encourages educators to move beyond theoretical instruction and engage students in meaningful discussions on the dynamics of state law and politics in Indonesia. Keywords: amnesty, abolition, legal education, civic literacy, case-based learning Tulisan ini membahas secara kritis kebijakan Presiden Republik Indonesia pada 1 Agustus 2025 yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong, dua tokoh nasional yang tersangkut kasus hukum. Kajian ini tidak hanya menelaah dimensi yuridis dan politik dari keputusan tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui pendekatan kontekstual, tulisan ini menunjukkan bahwa kasus-kasus aktual kenegaraan dapat diintegrasikan ke dalam ruang kelas sebagai bagian dari penguatan literasi hukum, pendidikan karakter, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan menyajikan narasi perbandingan antara amnesti dan abolisi, tulisan ini mendorong pendidik untuk tidak hanya mengajar hukum secara teoritis, tetapi juga mengajak siswa berdialog kritis terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Kata kunci: amnesti, abolisi, pendidikan hukum, literasi kewarganegaraan, studi kasus