Gerakan Jeongshindae 1990-2015: Perjuangan Tuntutan Hak Korban Sistem Perbudakan Seksual Jūgun’ianfu di Korea Selatan

Jeongshindae movement carried out by victims of the military section system during the Korean occupation (1910-1945), along with women activists in South Korea whose agenda was to seek justice. The method used is historical research consisting of heuristics, criticism, and historiography. The occurrence of dynamics in the response of the Japanese government rejects legal accountability. The movement forms a strong transnational advocacy network and involves an inter-government organization to increase pressure on Japan. The resolution from the US DPR and the agreement between South Korea and Japan was achieved. But in the end, the resolution was ignored by the Japanese government, and the agreement was carried out unilaterally so that the legal responsibility and the demands of survivors were not fulfilled. Thus the issue of Jeongshindae cannot be completed at this stage. AbstrakGerakan jeongshindae dilakukan oleh korban sistem perbudakan seksual militer pada masa pendudukan Jepang di Korea (1910-1945), bersama dengan aktivis perempuan di Korea Selatan yang melancarkan agendanya untuk mencari keadilan. Metode yang digunakan ialah penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, dan historiografi. Terjadi dinamika dalam respon pemerintah Jepang yang menolak pertanggungjawaban hukum. Pergerakan membentuk suatu jaringan advokasi transnasional yang kuat dan melibatkan organisasi antarpemerintah untuk menambah tekanan bagi Jepang. Resolusi dari DPR AS dan perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tercapai. Namun pada akhirnya, resolusi diabaikan pemerintah Jepang dan perjanjian dilakukan sepihak sehingga pertanggungjawaban hukum dan pemenuhan tuntutan penyintas tidak terpenuhi. Dengan demikian isu jeongshindae tidak dapat diselesaikan pada tahap ini. © 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI