STRATEGI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS NAMA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

Abstract This study aims to discuss and analyze strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency can run according to the predetermined targets and the factors that influence it. This study is normative legal with its objects in the form of legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization levels, but also pays attention to empirical reality. The data sources used are secondary data in the form of literature, regulations and documents related to the research object and primary data in the form of interview results. The results of the study indicate that the strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency are carried out by: implementing a fine elimination policy, implementing data collection of company tax arrears, conducting socialization to companies, conducting direct tax collection and conducting motor vehicle raids. The influencing factors are: lack of socialization and coordination between agencies and minimal supporting facilities and infrastructure. Keywords: Companies; Motor vehicle tax; Regional income Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, namun juga memperhatikan realitas empirik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta data primer berupa hasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan: memberlakukan kebijakan penghapusan denda, melaksanakan pendataan tunggakan pajak perusahaan, melakukan sosialisasi terhadap perusahaan, melakukan penagihan pajak secara langsung serta melakukan razia kendaraan bermotor. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah: kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi serta minimnya sarana dan prasaran pendukung.Kata kunci: Pajak kendaraan bermotor; Pendapatan daerah; Perusahaan