PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

This study examines consumer legal protection against violations of consumer rights resulting from the application of standard clauses in Sales and Purchase Agreements in the property sector. Standard clauses are often drafted unilaterally by developers, which can be detrimental to consumers, such as in cases of delayed unit handover without compensation and excessive late payment fines. Using a qualitative approach, this study analyzes the impact of these clauses on consumer rights and assesses the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in providing legal protection. The results indicate that many consumers are unaware of the existence and consequences of these standard clauses, leaving them vulnerable to unfair business practices. Therefore, it is important to increase consumer awareness and understanding of their rights and strengthen law enforcement against violations. This study recommends the need for better education on consumer protection, an increased role of consumer protection institutions, and a review of the practice of drafting clauses in Sales and Purchase Agreements to create fairness in property transactions.Abstrak Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi akibat penerapan klausula baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli di sektor properti. Klausula baku sering kali disusun secara sepihak oleh pengembang, sehingga dapat merugikan konsumen, seperti dalam kasus penundaan serah terima unit tanpa kompensasi dan denda keterlambatan pembayaran yang berlebihan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dampak dari klausula tersebut terhadap hak-hak konsumen serta menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan dan konsekuensi dari klausula baku ini, sehingga mereka rentan terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih baik tentang perlindungan konsumen, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen, dan peninjauan terhadap praktik penyusunan klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk menciptakan keadilan dalam transaksi properti.