Analisis Kewenangan Absolute Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Abstract. This study discusses the absolute authority of the Religious Court in handling Islamic economic dispute cases following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. In previous practice, there was a dualism of authority between the General Court and the Religious Court. This research uses a normative juridical method and a case study approach at the Religious Court of Bandung City. The results show that the Constitutional Court's decision has clarified the Religious Court’s authority, but field implementation still faces obstacles such as lack of public legal literacy and inconsistent understanding among law enforcement. Therefore, institutional strengthening and legal socialization are urgently needed. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam praktik sebelumnya, terdapat dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut telah memperjelas kewenangan Pengadilan Agama, namun implementasi di lapangan masih mengalami hambatan berupa kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sosialisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak.