Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Impor Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Mie Instan Korea di Kota Bandung)

Abstract. The government has mandated halal certification; however, many imported products, including Korean instant noodles, remain uncertified. The lack of halal certification for these instant noodle products has raised concerns among Muslim consumers due to the uncertainty of their halal status. This study aims to analyze the implementation of the Halal Product Assurance Act (UU JPH) regarding the mandatory halal certification of Korean instant noodles and to examine the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) on uncertified Korean instant noodles. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The findings reveal six Korean instant noodle products, three of which are halal-certified, while the remaining three are non-halal. However, halal and non-halal products are not separated on store shelves, and no sanctions or warnings have been issued to business operators. According to fiqh muamalah, consuming food with uncertain halal status (syubhat) poses a risk of violating the principles of caution and sadd al-dhara’i (preventing harm). Abstrak. Pemerintah sudah mewajibkan sertifikasi halal, tetapi masih banyak produk impor yang belum bersertifikat halal, termasuk mie instan Korea. Produk mie instan yang belum bersertifikat halal menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim karena ketidakpastian status kehalalannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terkait dengan kewajiban sertifikasi halal mie instan Korea dan juga untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terkait dengan mie instan Korea yang belum bersertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah terdapat 6 produk mie instan Korea, diantaranya 3 halal dan 3 non-halal yang tidak dipisahkan rak penjualannya antara halal dan non-halal dan tidak adanya sanksi dan teguran untuk pelaku usaha. Menurut fikih muamalah, makanan yang status halalnya tidak jelas (syubhat) dapat memunculkan risiko pelanggaran prinsip kehati-hatian dan sadd al-dhara’i (mencegah kemudaratan).