Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal UMKM dalam PP Nomor 42 Tahun 2024

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement regarding the mandatory halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as regulated in Government Regulation Number 42 of 2024. The background of this research lies in the low compliance rate among MSME actors despite the regulation being legally binding at the national level. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. The object of the study includes 10 MSMEs operating within the campus environment of Universitas Islam Bandung (UNISBA), with data collected through interviews and direct observation. The analysis uses Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness and the principles of maqāṣid al-syarī‘ah. The results show that while the legal substance is complete, its implementation at the grassroots level remains suboptimal. The main obstacles include limited understanding of the regulation among business actors, low digital literacy, and the lack of consistent assistance from authorized institutions. It is concluded that the enforcement of Government Regulation No. 42 of 2024 has not been fully effective among micro-scale MSMEs. Therefore, a more educational and collaborative strategy involving the government, halal institutions, and educational institutions is needed to enhance legal awareness and sharia compliance. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban tersebut, meskipun regulasi sudah berlaku secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Objek penelitian adalah 10 UMKM yang beroperasi di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum telah tersedia secara lengkap, namun implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, literasi digital yang rendah, serta belum hadirnya pendampingan intensif dari lembaga yang berwenang. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum PP No. 42 Tahun 2024 belum maksimal pada tingkat UMKM mikro, sehingga dibutuhkan strategi edukatif dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga halal, serta institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan syariah.