Analisis Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Abstract. The decision of the Soreang Religious Court Number 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor attracted attention because the Panel of Judges ruled that the division of joint property was not equal, differing from the normative provision in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that both husband and wife are entitled to an equal share of joint property. The disputed asset in this case was a plot of land and a house acquired during the marriage, which was legally valid under both state law and Islamic teachings in 2014, and ended in divorce in 2022. This study aims to examine the legal considerations used by the judge in determining the division of joint property after divorce and to assess the compatibility of the ruling with the perspective of KHI. The research method applied is qualitative with a normative juridical approach. Primary data were obtained from the court decision and direct interviews with the presiding judge, while secondary data were sourced from legal literature, statutory regulations, and relevant legal studies. The findings indicate that the Panel of Judges based their decision on the principle of substantive justice, allocating 2/5 of the joint property to the Plaintiff (ex-husband) and 3/5 to the Defendant (ex-wife). This decision was influenced by the fact that the Defendant played a dual role, reflecting the flexibility of KHI in interpreting the law based on the real contributions of each party during the marriage. Abstrak. Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor menarik perhatian karena Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak secara merata, berbeda dari ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing berhak atas separuh harta bersama. Objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang dilangsungkan secara sah menurut hukum negara dan agama Islam pada tahun 2014, dan berakhir dengan perceraian tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian, dan mengetahui kesesuaian putusan tersebut dengan pandangan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui salinan putusan dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, dengan menetapkan porsi 2/5 untuk Penggugat (mantan suami) dan 3/5 untuk Tergugat (mantan istri). Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa Tergugat melakukan peran ganda, mencerminkan fleksibilitas KHI dalam menafsirkan hukum berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak selama pernikahan.