- Perspektif Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual dalam Lingkup Perguruan Tinggi

Abstract. The phenomenon of sexual harassment in higher education is increasingly under public scrutiny due to its serious impact on the safety and dignity of the academic community. Although campuses should be safe and inclusive spaces, many cases of harassment persist and are difficult to resolve fairly. This is due to low legal awareness, imbalances in power, and limited internal reporting mechanisms, often making victims reluctant to report. Criminal law plays a crucial role as a state tool in protecting victims and preventing the recurrence of similar crimes. The government has also enacted Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence as a commitment to addressing sexual violence in various sectors, including education. This study aims to examine the regulation of sexual violence in Indonesian criminal law, including the Criminal Code and other regulations, and analyze the effectiveness of its implementation in academic environments. The theories used include legal protection theory, criminal acts, criminology, and law enforcement, using normative juridical methods based on secondary data. The conclusions indicate that addressing sexual harassment requires strengthening laws, institutions, and campus culture, as well as synergy between the PPKS Task Force and law enforcement. Abstrak. Fenomena pelecehan seksual di perguruan tinggi semakin menjadi sorotan publik karena dampaknya yang serius terhadap keselamatan dan martabat civitas akademika. Meskipun kampus semestinya menjadi ruang aman dan inklusif, banyak kasus pelecehan tetap terjadi dan sulit diselesaikan secara adil. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum, ketimpangan kekuasaan, serta terbatasnya mekanisme pelaporan internal, sehingga korban sering enggan melapor. Hukum pidana berperan penting sebagai alat negara dalam melindungi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk komitmen menangani kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia, termasuk KUHP dan peraturan lainnya, serta menganalisis efektivitas penerapannya di lingkungan akademik. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, tindak pidana, kriminologi, dan penegakan hukum, dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder. Simpulan menunjukkan bahwa penanganan pelecehan seksual memerlukan penguatan hukum, kelembagaan, dan budaya kampus, serta sinergi antara Satgas PPKS dan aparat hukum.