Analisis Perbandingan Kebijakan Hukum Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan Portugal

Abstract. This study analyzes the comparison of legal policies between Indonesia and Portugal in addressing drug abuse. Indonesia continues to implement a penal approach, treating drug users as criminals and focusing on imprisonment. In contrast, Portugal has shifted its legal paradigm by decriminalizing the personal use of narcotics and directing users toward rehabilitation through a specialized commission. The objective of this research is to identify the strengths and weaknesses of each country’s policy and to provide input regarding the feasibility of adopting an alternative approach in Indonesia. The findings indicate that Portugal’s more humane and health-oriented strategy has successfully reduced drug-related deaths, HIV infections, and overall drug use. On the other hand, Indonesia’s current policy still struggles to curb drug abuse and lessen the burden on its prison system. By adopting a more balanced approach between legal enforcement and public health recovery, Indonesia has the potential to improve the effectiveness of its drug control strategy in the future. Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan kebijakan hukum antara Indonesia dan Portugal dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Indonesia masih menerapkan pendekatan penal yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, sehingga fokus penanganannya lebih pada hukuman penjara. Sebaliknya, Portugal telah mengubah paradigma hukumnya dengan mendekriminalisasi penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan mengarahkan penyalahguna ke jalur rehabilitasi melalui lembaga khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kebijakan, serta memberikan masukan terhadap kemungkinan penerapan pendekatan alternatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Portugal yang bersifat lebih humanis dan berbasis kesehatan terbukti menurunkan angka kematian, infeksi HIV, serta penggunaan narkotika. Sebaliknya, kebijakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menekan angka penyalahgunaan dan beban sistem pemasyarakatan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan kesehatan, Indonesia berpotensi memperbaiki efektivitas penanganan kasus narkotika di masa depan.