Kebijakan Skema Student Loan sebagai Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Mahasiswa Kurang Mampu

Abstract. Education is one of the indicators of a country's level of prosperity. Therefore, the lack of accessibility to higher education in Indonesia is evidence that Indonesia is not yet a prosperous country. Many underprivileged people cannot afford higher education due to the high costs of attending university. The purpose of this study is to analyze the extent of the government's role in realizing accessibility to higher education and to identify the form of educational loan schemes that are in line with Indonesia's legal conditions. This study uses a normative legal approach and a comparative method, with the data analysis method being qualitative descriptive analysis. The Indonesian government has not fully realized accessibility to higher education for underprivileged students, particularly in relation to the implementation of Article 76(2)(c) of Law No. 12 of 2012. In addition to program limitations, information about scholarship and assistance access is also unevenly distributed. Meanwhile, the Australian student loan scheme is considered unsuitable for direct adoption due to differences in socio-economic conditions; Indonesian society tends to view loans as an emergency solution. The failure of the Indonesian Student Loan Program (KMI) highlights low financial literacy as the main obstacle. Therefore, the appropriate scheme for Indonesia is an education loan based on an agreement with the state as the guarantor and repayment based on income. Public oversight, such as by the DJP, is also needed to ensure sustainability and payment compliance. Abstrak. Pendidikan merupakan salah satu tanda seberapa tinggi tingkat kesejahteraan negara tersebut, oleh karena itu kurangnya aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi negara yang sejahtera, banyak masyarakat kurang mampu tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk berkuliah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi.serta mengidentifikasi bentuk skema peminjaman pendidikan yang sesuai dengan kondisi yuridis Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan juga metode perbandingan, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, terutama terkait implementasi Pasal 76 ayat (2) huruf c UU No. 12 Tahun 2012. Selain keterbatasan program, informasi mengenai akses beasiswa dan bantuan pun belum merata. Sementara itu, skema student loan Australia dinilai kurang cocok diadopsi langsung karena perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masyarakat Indonesia cenderung melihat pinjaman sebagai solusi darurat. Pengalaman gagal program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) menunjukkan rendahnya literasi keuangan sebagai hambatan utama. Oleh karena itu, skema yang tepat bagi Indonesia adalah pinjaman pendidikan berbasis perjanjian dengan negara sebagai penjamin dan pelunasan berbasis penghasilan. Pengawasan publik, seperti oleh DJP, juga diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kepatuhan pembayaran.