A Analisis Yuridis Mengenai Peran ATR/BPN dalam Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Cikarang atas Terjadinya Sertipikat Ganda

Abstract. This study aims to analyze the roles and responsibilities of ATR/BPN in the context of multiple certificate disputes that occurred in the Cikarang District Court Decision Number 285/Pdt.G/2023/PN Ckr. Indonesia as an agricultural country faces serious challenges related to land ownership, where land certificates are often a source of legal disputes. The phenomenon of multiple certificates, which arises from administrative negligence and inappropriate legal practices, creates legal uncertainty for legitimate landowners. In this case, the plaintiff claimed legal ownership of three certified land parcels, while the defendant issued new certificates based on fictitious transactions. This flawed certificate issuance process indicates negligence on the part of the Land Office, which should have conducted a thorough examination of the land history before issuing the certificates. Through a juridical approach, this research examines the legal implications of issuing multiple certificates, the responsibilities of land agencies, as well as legal protection for legitimate certificate owners. The results showed that the court canceled the certificate issued by the defendant and returned the land rights to the plaintiff, emphasizing the importance of legal certainty in land management. This research is expected to provide recommendations for improving land registration policies and practices in Indonesia, as well as increasing awareness of the importance of legal protection of land rights. Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab ATR/BPN dalam konteks sengketa sertifikat ganda yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Ckr. Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan serius terkait kepemilikan tanah, di mana sertifikat tanah sering menjadi sumber sengketa hukum. Fenomena sertifikat ganda, yang muncul akibat kelalaian administratif dan praktik hukum yang tidak sesuai, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Dalam kasus ini, penggugat mengklaim kepemilikan sah atas tiga bidang tanah yang telah bersertifikat, sementara tergugat menerbitkan sertifikat baru berdasarkan transaksi fiktif. Proses penerbitan sertifikat yang cacat ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan, yang seharusnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat tanah sebelum menerbitkan sertifikat. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerbitan sertifikat ganda, tanggung jawab lembaga pertanahan, serta perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan membatalkan sertifikat yang diterbitkan tergugat dan mengembalikan hak atas tanah kepada penggugat, menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan praktik pendaftaran tanah di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.