Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Senjata Api Ilegal Melalui Platform E-Commerce

Abstract. Advances in digital technology have made online transactions easier, including in the trading of illegal goods such as firearms. The phenomenon of illegal firearms trading through e-commerce platforms poses a major challenge for law enforcement in Indonesia, a country based on the rule of law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze law enforcement and criminal liability for the practice of illegal firearms trading through digital platforms, especially when involving police officers as buyers. The method used is a normative juridical approach by examining laws and regulations, legal literature, and relevant case data. The results of the study indicate weak supervision of online transactions and minimal responsibility from platform providers. Therefore, synergy is needed between law enforcement officials and e-commerce platform providers in tightening regulations and supervision. This research is expected to contribute to strengthening the legal system in dealing with digital crime. Abstrak. Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam transaksi online, termasuk dalam aktivitas perdagangan barang ilegal seperti senjata api. Fenomena jual beli senjata api ilegal melalui platform e-commerce menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik jual beli senjata api ilegal melalui platform digital, khususnya ketika melibatkan oknum kepolisian sebagai pembeli. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap transaksi daring dan minimnya tanggung jawab dari penyelenggara platform. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum dan penyedia platform e-commerce dalam memperketat regulasi serta pengawasan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan digital.