Acehnese Women's Participation in Public Space: Navigating Identity, Challenges, and Social Transformation in the Contemporary Era

ENGLISH: This study aims to explore the relationship between women, Islamic law, and Acehnese society from various historical, social, and political perspectives using an analytical approach. The research method used is qualitative-descriptive to understand the social conditions that include thoughts, practices, understandings, perceptions, and cultures related to the issues of Acehnese women in the implementation of Islamic law in Aceh. The research findings indicate that women's involvement in the legislative and bureaucratic fields in Aceh has begun to increase, although their numbers remain limited compared to men. One notable example is Illiza Saaduddin, elected as Mayor of Banda Aceh for the 2025-2030 term. The conclusion indicates that the women's movement in Aceh is not merely opposing the implementation of Islamic Sharia law in Aceh but striving to promote interpretations and practices of Sharia law that are women-friendly, just, and based on the maqasid al-shari'ah. This research provides insights into the role of women in Acehnese society and their contributions to public policy and the implementation of Islamic Sharia law.INDONESIAN: Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara perempuan, syariat Islam, dan masyarakat Aceh dari berbagai perspektif historis, sosial, dan politis dengan pendekatan analitis. Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif untuk memahami kondisi sosial kemasyarakatan yang mencakup pemikiran, praktik, pemahaman, persepsi, dan budaya yang berkaitan dengan masalah perempuan Aceh dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan perempuan di bidang legislatif dan birokrasi di Aceh mulai meningkat, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu contoh nyata adalah Illiza Saaduddin yang terpilih sebagai Walikota Banda Aceh pada periode 2025-2030. Kesimpulan menunjukkan bahwa gerakan perempuan Aceh tidak sekadar menentang penerapan syariat Islam di Aceh, melainkan berusaha mendorong tafsir dan praktik syariat yang ramah terhadap perempuan, berkeadilan, dan berbasis pada maqasid al-syari'ah. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran perempuan dalam masyarakat Aceh dan kontribusinya terhadap kebijakan publik serta penerapan syariat Islam.