Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959-1965)

The political and social dynamics in Indonesia continued to change during the old order which encouraged Nahdlatul Ulama (NU) to adopt the concept introduced by President Soekarno, namely guided democracy. Guided democracy in Indonesia occurred from 1959 to 1966, which placed all government power in the hands of President Sukarno. The aim of this research is to dig deeper into the reasons why NU adopted the concept of guided democracy. The methodology used in this research is a qualitative approach equipped with historical methods and political analysis methods. The findings of this research show that there are two factors that encouraged NU to adopt guided democracy, namely: (1) Overcoming threats from the Indonesian Communist Party in the Soekarno government, and; (2) Maintaining and expanding the position of Nahdlatul Ulama (NU) in politics and the Soekarno government. Dinamika politik dan sosial di Indonesia yang terus berubah pada masa orde lama mendorong Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengadopsi konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia terjadi pada tahun 1959 hingga 1966, yang menempatkan seluruh kekuasaan pemerintah di tangan Presiden Sukarno. Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam mengenai alasan NU mengadopsi konsep demokrasi terpimpin. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan metode sejarah dan metode analisis politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong NU untuk mengadopsi demokrasi terpimpin, yaitu: (1) Menanggulangi ancaman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam pemerintah Soekarno, serta; (2) Mempertahankan dan memperluas posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik dan Pemerintah Soekarno.