UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT BY EMPLOYERS DUE TO URGENT VIOLATIONS UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 35 OF 2021

This article is motivated by the provisions on unilateral termination of employment by employers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Contracts, Outsourcing, Working Hours, Rest Periods, and Termination of Employment. According to these provisions, workers do not have the opportunity to defend themselves when accused of committing a criminal offense that serves as grounds for termination due to urgent reasons. The purpose of this study is to understand the termination of employment (PHK) due to urgent reasons under Indonesia’s legal system and the resolution process for termination based on such urgent reasons. This research employs a normative juridical approach, utilizing secondary data as its primary source. It is a descriptive-analytical study that applies a statutory approach. The findings reveal that the regulation on termination of employment for urgent reasons conflicts with the principle of presumption of innocence. This conflict deprives workers subjected to unilateral termination of any opportunity to defend themselves. Furthermore, Government Regulation No. 35 of 2021 does not address rehabilitation for workers who have been terminated if evidence later emerges indicating their innocence. Abstrak Pasal ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kontrak Kerja Waktu Tetap, Alih Daya, Jam Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja/buruh tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri apabila dituduh melakukan tindak pidana yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak menurut sistem hukum Indonesia dan proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan mendesak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Konflik ini membuat para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak kehilangan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak mengatur rehabilitasi pekerja yang diberhentikan jika kemudian muncul bukti yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah.