Peran Korlantas Polri dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas dalam Rangka Terciptanya KAMSELTIBCARLANTAS

This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police Traffic Corps (Korlantas Polri) in enhancing public legal awareness of traffic regulations to support the realization of KAMSELTIBCARLANTAS (Traffic Safety, Security, Order, and Fluency). Using a descriptive quantitative approach, data were collected through semi-structured interviews with two officers from the Subdirectorate of Traffic Law Enforcement and internal observations conducted during an internship at the Korlantas headquarters. The findings indicate that educational programs such as community traffic education (Dikmas Lantas), the use of social media, and law enforcement through the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system positively influence legal awareness. However, their effectiveness is limited by low public legal literacy and budget constraints. While repressive law enforcement proves more effective in the short term, educational approaches show long-term potential in shaping lawful traffic behavior. These findings highlight the need for synergy between persuasive, digital, and repressive strategies, as well as cross-sector collaboration and strengthened public communication in the enforcement of traffic laws in Indonesia. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna mendukung terwujudnya KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua anggota Subdirektorat Penindakan Pelanggaran serta observasi internal selama magang di lingkungan kantor Korlantas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi seperti Dikmas Lantas, pemanfaatan media sosial, serta penegakan hukum melalui sistem ETLE memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum, meskipun efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan anggaran operasional. Penegakan hukum yang bersifat represif dinilai lebih efektif dalam konteks jangka pendek, sedangkan edukasi memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk budaya hukum berlalu lintas. Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya sinergi antara pendekatan persuasif, digital, dan represif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dan penguatan strategi komunikasi publik dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Kata Kunci: Korlantas Polri, kesadaran hukum, penegakan lalu lintas, edukasi masyarakat, ETLE